Awal tahun 1965 tersiar kabar bahwa para perwira tinggi Angkatan Darat membentuk Dewan Jenderal. Dewan Jenderal sebenarnya hanyalah kelompok penasehat yang terdiri dari para Jenderal dengan tugas memberi rekomendasi kepada pimpinan AD tentang kenaikan pangkat kolonel menjadi jenderal. Tetapi Dewan Jenderal itu ditafsirkan oleh PKI sebagai badan yang mempersiapkan perebutan kekuasaan dari Presiden Soekarno.
Pada pertengahan Mei 1965 Subandrio yang saat itu di samping menjabat Menteri Luar Negeri juga menjabat Kepala BPI (Badan Pusat Intelijen) menemukan sebuah dokumen rahasia yang kemudian dikenal sebagai dokumen Gilchrist, yaitu telegram yang dikirim ke London oleh Duta Besar Inggris di Jakarta. Isi dokumen itu menyangkut situasi konfrontasi melawan Malaysia, yaitu adanya rencana serangan terbatas oleh Amerika dan Inggris atas Indonesia yang akan dibantu oleh “our local army friends”. Demikian tafsiran BPI dan PKI yang semakin memperkuat isu Dewan Jenderal akan melakukan kudeta.
Isu Dewan Jenderal dan Dokumen Gilchrist itu mengganggu bukan hanya presiden dan pembantu-pembantu dekatnya, tetapi juga PKI. Menurut perhitungan PKI, jika Dewan Jenderal ini berhasil, PKI akan mendapat giliran pertama untuk dihancurkan. Karena itu PKI harus melakukan aksi balasan.
Sebagai tandingan, PKI membentuk gerakan yang dinamai Dewan Revolusi. Untuk menghindari resiko kegagalan, tokoh-tokoh PKI tidak memegang pimpinan. Sebaliknya, perwira ABRI yang memegang pimpinan, bertindak sebagai Ketua Dewan Revolusi, yaitu Letkol Untung. Dengan demikian kalau Dewan Revolusi mengalami kegagalan, PKI tidak akan dilibatkan. Selanjutnya ditegaskan bahwa kegiatan Dewan Revolusi adalah intern Angkatan Darat/ABRI.
Situasi semakin memanas ketika berkembang isu bahwa Dewan Jenderal merencanakan pameran kekuatan (machts-vertoon) pada hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965 dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sesudah terkonsentrasinya kekuatan militer yang besar ini di Jakarta, Dewan Jenderal bahkan telah merencanakan melakukan coup kontra-revolusioner.Isu juga menyebut susunan Kabinet Dewan Jenderal yang sudah disiapkan, terdiri dari:
Perdana Menteri : Jendral A.H. Nasution
Wakil PM/Menhan : Letjen A. Yani
Mendagri : Hadisubeno
Menlu : Ruslan Abdulgani
Menhubperdag : Brigjen Sukendro
Men/Jakgung : Mayjen S. Parman
Menag : K.H. Rusli
Men/Pangad : Mayjen Ibrahim Adjie
Men/Pangal : ?
Men/Pangau : Komodor Rusmin Nuryadin
Men/Pangak : Mayjen Pol. Yasin
Untuk menggagalkan rencana kudeta Dewan Jenderal, sementara perwira tinggi AD yang loyal kepada Presiden Soekarno menyusun Dewan Revolusi, untuk melakukan aksi mendahului rencana kudeta Dewan Jenderal. Akhirnya Letkol Untung selaku Ketua Dewan Revolusi melakukan Gerakan 30 September untuk melindungi keselamatan presiden dan Republik Indonesia.
Dalam siaran tentang Dekrit No. 1 pasal V tanggal 1 Oktober 1965 menyatakan bahwa Presidium Dewan Revolusi terdiri dari para komandan dan wakil komandan Gerakan 30 September. Ketua Dewan Revolusi adalah Komndan gerakan tersebut, yaitu Untung, sementara Wakil Ketua Dewan adalah Wakil Komandan Gerakan tersebut. Dekrit No. 1 ditandatangani oleh Presidium dengan 5 anggota dari Gerakan 30 September, terdiri dari Untung sebagai komandannya, dan Wakil Komandan yang mewakili keempat angkatan: Brigjen Suparjo mewakili AD; Letkol Udara Heru mewakili AU; Kolonel Laut Sunardi mewakili AL; Komisaris Besar Polisi Anwas mewakili Kepolisian.
Kepustakaan:
Moedjanto, G. 1991. Indonesia Abad ke-20, Jilid 2. Yogyakarta: Kanisius
Setiawan, Hersri. 2003. Kamus Gestok. Yogyakarta: Galang Press
Sulastomo. 2008. Hari-hari yang Panjang Transisi Orde Lama ke Orde Baru: Sebuah Memoar. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
Victor M. Fic. 2005. Kudeta 1 Oktober 1965 Sebuah Studi Tentang Konspirasi. Diterjemahkan oleh Rahman Zainuddin dkk. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
